Beri Penghargaan Untuk Guru dan Pensiunan PNS, Anies Gratiskan PBB Mulai April 24

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sejumlah kalangan, dari guru, pejuang, hingga pensiunan pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan ini berlaku pada 24 April 2019.

Pengecualian PBB ini diatur dalam Peraturan Gubernur No. 42 tahun 2019 tentang Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pedesaan dan Perkotaan untuk Guru dan Tenaga Kependidikan, Dosen Perguruan Tinggi dan Tenaga Kependidikan, Veteran Republik Indonesia, Pelopor Kemerdekaan, Pahlawan Nasional Penghargaan Penerima, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Pensiunan Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Nasional Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pengecualian PBB ini ditulis dalam Bab II Pasal II. Dalam artikel itu juga termasuk pihak-pihak yang bisa mendapatkan pembebasan pajak.

Beri Penghargaan Untuk Guru dan Pensiunan PNS, Anies Gratiskan PBB Mulai April 24
Beri Penghargaan Untuk Guru dan Pensiunan PNS, Anies Gratiskan PBB Mulai April 24

“Total pembebasan 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang beredar dapat diberikan kepada wajib pajak:” baca Pasal II.

Kemudian dalam artikel lanjutan, wajib pajak yang dapat mendapatkannya adalah (a) individu yang bekerja sebagai guru dan staf pendidikan dan / atau dosen dan staf pendidikan perguruan tinggi, termasuk pensiunan, (b) individu yang veteran dan perintis kemerdekaan, (c) orang yang menerima gelar pahlawan nasional, (d) orang yang menerima tanda kehormatan dalam bentuk Bintang dari Presiden Republik Indonesia.

Kemudian, (e) orang dari mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, mantan Gubernur dan mantan Wakil Gubernur, (f) pensiunan pribadi, dan / atau (g) ​​pensiunan.

Selanjutnya, Pasal 11 berisi berlakunya kebijakan ini. Dalam artikel ini, Peraturan Gubernur akan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pergub sendiri ditetapkan di Jakarta 24 April 2019 dan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian, diundangkan pada tanggal yang sama 24 April 2019 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Saefullah Provinsi DKI Jakarta.